SETELAH ACEH MOU HELSINKI

ACEH biasa ditulis Acheen, Atjeh, atau Acheh) yang mula-mula bernama Aceh Darussalam (15111959) selanjutnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (19592001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (20012009) dan menjadi provinsi Aceh (2009-sekarang)adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah.Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulue.

Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara. (http://id.wikipedia.org)

Pemerintah provinsi Aceh mensahkan penggunaan bendera GAM menjadi bendera Provinsi Aceh melalui qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Kini, bendera tersebut berkibar disetiap instansi pemerintahan di seluruh provinsi Aceh.
“Secara yuridis, qanun Bendera dan Lambang Aceh itu diundangkan dalam lembaran daerah. Maka qanun tersebut sudah memiliki kekuatan hukum untuk berlaku,” ujar Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian kepada detikcom, Selasa (26/3/2013).
Edrian mengatakan penggunaan bendera tersebut sudah dilakukan sejak 25 Maret 2013. Pengesahan dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat menandatangi Qanun tersebut pada 25 Maret 2013.
Menurut Edrian, sesuai dengan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Free Aceh Movement (MoU Helsinki) dalam artikel 1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dan 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne. Selanjutnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 yaitu :

images
(1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
(3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
index
“Kedua landasan hukum tersebut itulah menjadi dasar legalitas bagi Pemerintahan Aceh untuk membentuk Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh melalui sidang paripurna DPRA pada Jumat (22/3) malam,” jelas Edrian.
Atas dasar persetujuan bersama tersebut, Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan Qanun tersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran.

Edrian Menambahkan, dari perspektif pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa, apabila Qanun Aceh tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Aceh, maka konsekwensi hukumnya Qanun tersebut telah memiliki legalitas berlakunya.
Selanjutnya kelegalitasan Qanun Aceh tersebut untuk selamanya memerlukan klarifikasi dari Pemerintah, dengan demikian secara certainty of law (kepastian hukum) Qanun Aceh tersebut sudah memiliki kekuatan hukum untuk berlaku.
“Dengan demikian Aceh dengan telah mengundangkan dalam Lembaran Aceh dan Tambahan Lembaran Aceh, Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Aceh merupakan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutupnya. (Feri Fernandes – detikNews)

Setelah konflik (perjuangan) selama 30 tahun lebih, kini Aceh sudah damai dan mendapatkan hampir semua impiannya. | Syariat Islam | Partai Lokal | Dana Migas | Dana Otsus | Wali Nanggroe | Lagu (Hymne) | Bendera | Lambang |
Bahkan jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPR, juga dipegang oleh “awak tanyoe”.
Saya rasa kita tak perlu heboh dengan keberadaan “Bendera Bulan Bintang” atau “Lambang Singa Burak” … Itu bukan sesuatu yang aneh, tapi biasa-biasa saja… Banyak negara yang juga seperti itu… Misalnya Amerika Serikat, Malaysia, Rusia, Venezuela, dll.

Kini bukan saatnya kita ribut soal bendera atau lambang, karena masih ada impian rakyat Aceh yang jauh lebih penting namun belum terwujud sampai saat ini, yaitu:
| Kesejahteraan | Keadilan Hukum | Keadilan Ekonomi | Lapangan Kerja Baru | Kesetaraan Pembangunan Pantai Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara | Pemerintahan Bersih Tanpa KKN | Pendidikan Gratis | Layanan Kesehatan Gratis | Ibadah Haji Gratis | Santunan Anak Yatim-Kaum Dhuafa | dll.
Mari kita fokus pada hal-hal tersebut, daripada heboh soal bendera atau lambang. (Teuku Irwan Djohan)

Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia. kita seorang tokoh dan pemimpin maaf cakap bisa di bilang babu, karena kita melayani rakyat, bukannya mudah untuk menjadi pemimpin yang memikirkan rakyat, dan bukan hanya golongan tertentu saja yang di layani, tapi semua rakyat harus dilayani.

Mengenai pentingnya hadits (as-sunnah) dalam ajaran Islam, Nabi saw sendiri pernah bersabda melalui hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yaitu:  “Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Jika kalian mau berpegang teguh kepadanya niscaya kamu sekalian tidak akan sesat selama-lamanya, dua hal itu adalah kitab Allah (al-qur’an) dan sunnah Rasul-Nya (al-Hadits). (HR Imam Malik)

Hadits Tentang Pemimpin Memikul Tanggung Jawab

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58-59)

Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban”

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246  yang disampaikan baik tujuannya, jika Aceh ingin maju, utamakan rakyat, bukan kepentingan golongan. bangun infrastruktur yang baik, bukan hanya proyek semata, untuk mengakali uang dan nafsu golongan. Fakta membuktikan dana otonomi khusus hingga beberapa tahun masuk ke Aceh dan anggaran aceh selalu meningkat, tapi kemana itu uang sehingga aceh masih termasuk dalam katagori termiskin. Dan termasuk Korupsi paling besar. Semua itu permainan beberapa golongan, bukan sibuk ngurus bendera, lambang dan wali naggroe dll, tapi urus rakayat aceh. (Semoga rakyat aceh bisa sejahtera dan maju, bukan rakyat aceh yang bisa dibodohin hanya dengan kesenagan sesaat. pikir anak cucu kita kedepan). Mari Kita semua rakyat Aceh dan Pemerintahan Aceh beserta para Investor/Pengusaha Aceh Membangun Aceh untuk lebih baik, serta menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Panetir Bungkes)

Pos Sebelumnya
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

panetir bungkes

General Info

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.