PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) BAB 2

BAB  II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

 

2.1  Kajian Pustaka

2.1.1        Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

 Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dasar Hukum, DAU adalah :

  1. UU No. 33. Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, berada pada Pasal 27-37
  2. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, berada pada Pasal 37-49
  3. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota terdapat pada Pasal 1-6

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pengalokasian DAU adalah dialokasikan untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahapan Penghitung DAU yaitu :

  1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitung DAU yang sesuai dengan kebutuhan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

  1. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Departemen Keuangan, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan dana dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi dana untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan

  1. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis

 

 

 

  1. Tahapan Politis

Merupakan Tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintahan dengan Belanja Daerah Panitia Angaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

Bagaimana Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya merupakan pertanyaan penelitian yang menarik sejak lama. Penelitian terdahulu mengunakan berbagai pendekatan untuk menjelaskan perilaku pemda dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dana yang bersumber dari transfer pemerintahan diatasnya ataupun dari pendapatan sendiri. Pemeritahan daerah biasa merespon transfer dari Pemerintahan pusat secara simetris dan tidak simetris (Gamkha & Oates 1996). DAU merupakan transfer dari pemerintahan pusat kepada daerah yang bersifat “block grant” yang wewenang peraturan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelengaraan daerah (Widjaja, 2002:47). DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perananya sangat strategis dalam menciptakan yang luas, akan member makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

 

2.1.2        Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut Halim (2007:96) menyatakan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut pasal 6 UU No. 32 tahun 2004 PAD berasal dari:

1)      Pajak daerah

2)      Retribusi daerah

3)      Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4)      Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 

2.1.2.1  Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Miyasto, 2009). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut Simanjuntak (2003:32) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Prakosa (2003:2) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan UU yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari batasan atau definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri dari pajak daerah adalah:

1)      Iuran masyarakat kepada Negara

2)      Berdasarkan Undang-Undang

3)      Tanpa balas jasa secara langsung

4)      Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Pembaharuan yang dilakukan pemerintah misalnya dengan diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009  tentang pajak dan retribusi sebagai perubahan UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000. Dengan diberlakukannya No. 28 Tahun 2009  jenis pajak daerah jumlahnya menjadi bertambah. Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak Provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, jenis pajak daerah terdiri dari:

(1)   Jenis pajak provinsi yang terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan, dan
  5. Pajak Rokok

(2)   Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

.           Pajak-pajak baru yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat dan diserahkan kepada daerah kabupaten untuk memungutnya adalah, PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB. Selain itu juga dimungkinkan dipungutnya pajak atas sarang burung walet, yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan bertambahnya jenis pajak tersebut tentunya akan menambah sumber PAD apabila potensi di daerah semakin besar, terutama PBB dan BPHTB. Keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut.

Mardiasmo (2002:146-147) mengungkapkan bahwa:

untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang rill yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

 

2.1.2.2  Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan paksa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib retribusi dengan kontra prestasi langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib retribusi (Miyasto, 2009). Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu layanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya sama dengan (lebih kurang) nilai pelayanan yang diberikan. Lebih lanjut Mulyana dan Subhkan (2006:118) mengatakan bahwa retribusi adalah:

Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.

 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari definisi di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

1)      Retribusi dipungut oleh daerah

2)      Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk

3)      Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mencakup tiga objek, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.  Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan reribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

(1)      Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain:

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
    1. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
    2. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
    3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
    4. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
    5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

(2)      Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
    1. Retribusi Penyeberangan di Air, dan
    2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

(3)      Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek, dan
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

 

Koswara (2001:191) memaparkan bahwa:

Mengenai potensi retribusi daerah, seperti halnya dengan pajak daerah, hanya dengan beberapa jenis retribusi yang secara efektif berperan sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam dimensi potensi daerah yang demikian, pemerintah daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara profesional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerima pelayanan.

 

2.1.2.3  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Mulyana dan Subhkan (2006:101-102), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:

Komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah, yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD. Dalam hal ini, ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang bersumber dari:

1)      Bagian laba dari perusahaan daerah

2)      Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh Bank Daerah)

3)      Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

Sedangkan Halim (2007:98) menyebutkan:

Bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1)      Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD

2)      Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN

3)      Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

 

2.1.2.4  Pendapatan Lain-Lain yang Disahkan

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam hal kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

 

2.1.2.5  Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dalam satu pendapatan daerah adalah berasal dari PAD. Dana-dana yang bersumber dari PAD tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. PAD juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

 

2.1.3        Belanja Modal

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau  menanbah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainya yang ditetapkan pemerintahan.

Belanja modal merupakan belanja Pemerintahan Daerah yang manfaat melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambahkan aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambahkan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintahan daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset yang dimiliki pemerintahan daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam meberikan pelayanan publik. Untuk menambahkan aset tetap, pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah sesuai denagan prioritas anggaran dalam pelayanan publik yang yang memberikan danpak jaka panjang secara finansial.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) :

  1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuat sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

  1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/pengantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimasud dalam kodisi siap pakai.

  1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambahkan kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

  1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pengantian/ peningkatan pembangun- an/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk,  perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

  1. Belanja Modal Fisik Lainnya.

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penanmbahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

 

2.1.4        Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Ketika tidak menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi ketika menggunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti telah terjadi flypaper effect dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diregres serentak terhadap belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan, baik dengan ataupun tanpa lag. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Dengan demikian, memang telah terjadi flypaper effect. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja modal yang menilai tentang pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi kurang memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. PAD memiliki korelatif dan signifikan terhadap belanja modal, artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif.

Seryawan dan Adi (2008) juga melakukan penelitian tentang pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah). Dalam menghadapi Otonomi daerah, pemerintahan daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya perbaikan sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk meningkatkan pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan PAD. Baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya. Implementasi undang-undang otonomi daerah diharapkan dapat memberikan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan PAD. Pemerintah diharapkan mengali potensi yang ada didaerahnya, sehingga PAD dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik  ataupun peningkatan prasarana yang mendukung pencepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

Nama

Judul

Variabel yang digunakan

Hasil Penelitian

Prakosa

(2004)

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY Variabel Independen:

–    Dana Alokasi Umum (DAU)

–    Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah baik dengan lag maupun tanpa lag.

Tabel 2.1 Lanjutan

Darwanto dan Yulia  (2007)

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Variabel Independen:

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Seryawan dan Adi (2008)

Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Variabel Independen:

Fiscal Stress

Fiscal Stress berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belenja Modal

Sumber: Data diolah (2012)

2.2   Kerangka Pemikiran

Dalam implementasi otonomi daerah, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah mengalami perbedaan dengan sebelum dilaksanakanya otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, sumber dana untuk pengeluaran daerah dapat diharapkan dari transfer pemerintah pusat kepada daerah atau dengan kata lain daerah mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Namun seiring dengan berjalanya otonomi daerah yang berarti juga bahwa daerah dituntut untuk dapat mandiri dengan cara memaksimalkan PAD, sehingga diharapkan dapat menutupi segala bentuk pengeluaran daerah.

DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelagasian kewenangan yang disertai denagn menyerahkan dan pengalihan pendapatan, secara dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintahan daerah otonomi mempunyai kewewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi kegiatan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hasil penelitian Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan fakta empirik yang menarik, yaitu selama era otonomi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan periode sebelum otonomi, namun demikian kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah justru mengalami penurunan yang berarti. Temuan ini memberikan indikasi penting adanya peningkatan pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi pemerintah dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi.

 

2.2.1        Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintahan pusat mengharapkan daerah dapat mengelola daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002). Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdulah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintahan daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cendrung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (www.Balipost.co.id)

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasaran dalam rangka pemberiana pelayana publik yang baik dari pemerintahan daerah (agen) kepada masyarakt (prinsipal). Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah.

2.2.2        Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal

 

PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagaian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang berikan pemerintahan kepada masyarakat denagn penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal.  Tetapi tidak semua daerah yang berpendapat tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1    Skema Kerangka Pemikiran

 

 

 

 

2.3              Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal
  2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal
  3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal

 

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

panetir bungkes

General Info

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.