PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) BAB 1

BAB   I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan arti penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (UU tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004). Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintahan daerah, baik dalam pengalihan maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

            Penentuan penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Pemerintah Aceh yang berjumlah 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 19 kabupaten dan 4 kota dari tahun 2006-2010. Untuk fenomena yang terjadi diambil dalam 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bireuen dan 3 Tahun dari 2008/2010 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

 

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

 (Dalam Miliaran Rupiah)

 

No

 

Nama Kabupaten/Kota

DANA ALOKASI UMUM

PENDAPATAN ASLI DAERAH

BELANJA MODAL

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1

Kota Banda Aceh

307,0

313,1

328,0

43,0

49,4

52,2

103,5

78,6

67,3

2

Kota Sabang

184,6

152,0

213,0

15,3

8,3

17,1

45,5

15,0

58,3

3

kab. Aceh Besar

407,9

398,1

394,8

21,1

27,1

24,5

98,0

69,5

84,2

4

Kab. Bireuen

381,7

391,9

392,7

19,2

31,7

9,8

149,4

79,5

60,1

Sumber: Data diolah (2012)

Kinerja yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama ini dapat dikatakan belum optimal. Kondisi ini menggambarkan ketidak seimbangan pada belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Wong (2004) menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan di penuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan menjalankan usaha dengan efesien dan efektif. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pemerintahan daerah masih yang tertinggi disbanding dengan penerima daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asil Daerah (PAD) (Adi, 2006). Misalnya pada penganggaran belanja pemeliharaan yang masih tergantung pada seberapa besar dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk belanja modal, selain nilai aset tetap yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya.

PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) didefinisikan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menyadari akan hal tersebut serta untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS. Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: (a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas (b) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah (c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Anggaran sektor publik pemerintahan daerah dalam APBD sebenarnya merupakan Output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam pengangaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumber daya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal dilakukan untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapatan tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa pemerintahan hendaknya lebih banyak untuk program-program layaknya publik. Kedua pendapat ini menyiratkan mengalokasikan belanja untuk membagi kepentingan publik. 

Pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah juga diikuti dengan pelimpahan dalam bidang keuangan. Pelimpahan dalam bidang keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur keuangan, diantaranya: (1) Penerimaan Daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH), SDA dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki SDA seperti minyak, gas alam, hasil pertambangan, kehutanan, perkebunan, serta perikanan; (2) Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Pajak; (3) skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer yakni DAU (Maulida, 2007).

Jumlah DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah, kemampuan daerah khususnya dalam mengelola keuangan secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalisasikan melalui mekanisme perencanaan yang tepat.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintahan Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor PAD. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintahan memberikan kualitas pelayanna publik yang baik.

Kaitan antara DAU dengan Belanja Modal, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasaran dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah (agen) kepada masyarakat (prinsipal). Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1994) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakoso (2004) menunjukan bahwa jumlah belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Sedangkan hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemeritah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

Kaitan PAD dengan Belanja Modal yaitu sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagaian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang berikan pemerintahan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal.  Tetapi tidak semua daerah yang berpendapat tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD kedalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas pengunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Penelitian ini mengunakan variabel independen berupa DAU dan PAD dengan variabel dependen berupa prediksi belanja modal. Penelitian ini ingin melihat apakah berpengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provensi Aceh. Merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja modal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap prediksi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh).

 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Prediksi belanja Modal  Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
  2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
  3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Prediksi belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

 

1.3  Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk:

  1. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
  2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
  3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

 

1.4  Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1        Kegunaan Akademis

  1. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja modal.
  2. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya DAU, PAD dan Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

 

1.4.2        Kegunaan Praktis

  1. Sebagai bahan Pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai, DAU, PAD, Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan daerah lainnya.
  2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan akan melengkapi temuan-temuan empiris yang telah ada dibidang akuntansi sektor publik untuk kemajuan di masa yang akan datang.
Pos Sebelumnya
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

panetir bungkes

General Info

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.